Dedi Mulyadi: Kementan Perlu Ambil Langkah Cepat Tekan Penyebaran PMK Ternak

    Dedi Mulyadi: Kementan Perlu Ambil Langkah Cepat Tekan Penyebaran PMK Ternak
    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera ambil langkah untuk menekan penyebaran penyakit mulut-kuku (PMK). Membeli dan memusnahkan ternak yang terjangkit PMK, nilai Dedi, menjadi solusi yang dapat memperlambat penyebaran wabah PMK di Indonesia.

    “Saat ini sapi yang terkena PMK belum terlalu banyak, yakni hanya berasal dari ternak di Aceh dan Jatim. Ini harus segera diatasi secepatnya. Jadi, sebaiknya Kementerian Pertanian membeli sapi yang terkena penyakit PMK. Nah, sapi yang telah dibeli itu, lalu dimusnahkan, ” tanggap Dedi, Jumat (13/5/2022).

    Walaupun sepakat dengan usulan Presiden Joko Widodo berupa lockdown daerah yang menjadi sentra penyebaran penyakit PMK, politisi Partai Golkar itu khawatir jika tidak dimusnahkan maka daging-daging ternak yang terjangkit PMK dijual di berbagai pasar. “Usulan Pak Jokowi agar sapi di daerah kena di-lockdown menjadi satu alternatif. Tapi saya tak yakin, sapi-sapi itu tidak dijual ke daerah lain secara diam diam, karena pengawasan kita lemah, ” terang Dedi lebih lanjut.

    Kekhawatiran ini cukup berlandaskan kuat, ia menjelaskan, vaksin dalam negeri untuk cegah PMK masih dalam proses. Di sisi lain, kedisiplinan peternak untuk tidak menjual sapi yang terjangkit PMK ke luar daerah diragukan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pemusnahan, dapat memberikan ketenangan untuk masyarakat Indonesia. Terakhir, legislator dapil Jawa Barat VII itu berharap pencegahan impor ternak dari negara yang masih ada PMK harus diperketat, sementara sebaiknya tidak dilakukan.

    Menanggapi wabah PMK, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menyampaikan wabah PMK saat ini menjangkit beberapa peternakan di Indonesia tidak menimbulkan tingkat kematian hewan tinggi, hanya sekitar 2 persen dari populasi yang ada. Terkait masalah kesehatan untuk masyarakat sebagai konsumen, virus PMK tidak menyebar ke manusia yang mengonsumsi daging hewan.

    Akan tetapi, Kuntoro tetap meminta agar masyarakat Indonesia tetap memperhatikan kebersihan daging yang dikonsumsi. Mewakili Kementan, ia mengimbau untuk menghindari konsumsi jeroan daging, terutama yang berada di sekitar mulut hingga lidah, serta kaki sapi yang memiliki potensi terserang virus PMK. (ts/sf)

    Dedi Mulyadi GOLKAR DPR RI KOMISI IV
    Publiksulut.com

    Publiksulut.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli...

    Artikel Berikutnya

    Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap,...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Abdul Halik Harun verified

    Donald Selang

    Donald Selang verified

    Postingan Bulan ini: 10

    Postingan Tahun ini: 19

    Registered: Mar 12, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 262

    Registered: Jul 16, 2020

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 106

    Registered: Apr 8, 2021

    Sopiyan hadi

    Sopiyan hadi verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 63

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Sopiyan hadi verified

    Satu Lagi Produk UMKM  Kota Bitung Touch Down di Washington DC. Ini Produknya
    Kapolri Tekankan Terus Awasi Implementasi Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng 
    Hadiri Pelaksanaan Ied di Mesjid Jami Annur, Walikota Bitung Sampaikan Ini
    Pasca Cuti Lebaran, Pemkot Bitung Gelar Apel Perdana

    Follow Us

    Recommended Posts

    Ajak Masyarakat Sukseskan Program PJ Bupati, Ketua PMI Buteng Titip Masalah Gizi Buruk
    Kunjungi Pasar Muntilan, Presiden Cek Langsung Harga Minyak Goreng
    Mulai 23 Mei 2022, Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng 
    Akan Undang Mendag, Andre Rosiade: Pastikan Program Minyak Goreng Rakyat Terdistribusi dengan Baik
    Wabup PYR Hadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan Daerah