Kasad Ikuti Rapim TNI 2023

JAKARTA  - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2023 yang bertemakan "TNI Patriot NKRI Siap Mendukung Pembangunan Nasional", bertempat di Museum Satria Mandala Pusjarah TNI, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Marsda TNI Eko Dono Indarto Pimpin Gubernur Akademi Militer TNI AU

Rapim TNI tahun 2023 ini juga diikuti oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Fadjar Prasetyo, serta Pangkotama ketiga Matra. Panglima TNI menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan TNI yang berisikan empat program prioritas sesuai kebijakan Panglima TNI. 

Pokok-Pokok kebijakan yang disampaikan Panglima TNI meliputi akselerasi pembangunan SDM yang unggul dalam setiap penugasan dengan dilandasi profesionalisme dan jiwa yang tangguh, meningkatkan kesiapan operasional yang lebih cepat mulai dari sektor personel maupun alutsista, memperkuat fungsi dan tugas implementasi konsep gabungan, dan memantapkan implementasi reformasi birokrasi di tubuh TNI.

Baca juga: Sambut 2 Personil Bintara Danyon Marhanlan VIII Bitung Lakukan Tradisi Ini

Di sela-sela kegiatan Rapim TNI, Panglima TNI memberikan sertifikat penghargaan kepada 6 (enam) Satker TNI penerima Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian PANRB yaitu kepada Pussenarmed Kodiklatad, Brigif PR 18/Trisula Divif 2 Kostrad, Puspomad, Pusdikarhanud Pussenarhanud, Pushidrosal dan Lanud Roesmin Nurjadin.

Di samping itu, Panglima TNI juga memberikan penghargaan kepada 20 orang Prajurit TNI untuk kategori Prajurit TNI yang berprestasi dalam melaksanakan tugas, meliputi prestasi dalam cabang olahraga tingkat Internasional dan berprestasi dalam mengatasi kesulitan masyarakat. Dengan rincian dari TNI AD 10 personel, TNI AL 5 personel dan TNI AU 5 personel.

Baca juga: Danyonmarhanlan VIII Bitung Lepas Dua Prajurit Terbaik Untuk Misi Perdamaian PBB di Lebanon

Pelaksanaan Rapim TNI tahun 2023 yang diikuti oleh 289 peserta dari 3 Matra juga menerima pembekalan dari Menteri Pertahanan RI, Ketua BPK RI, Kepala Badan Otorita IKN, Menteri Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Dispenad/Hendi)